Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penyamaan pemahaman terkait sistematika penyusunan, kelengkapan data, serta kesesuaian indikator kinerja yang akan dimuat dalam LKPJ, agar laporan pertanggungjawaban kepala daerah dapat disusun secara komprehensif, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.